Industri migas adalah sumber uang tunai, karena seluruh umat manusia di dunia telah dibuat tergantung dengan minyak dan gas. Beruntung, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor migas terbesar dunia. Propinsi Jawa Timur, saat ini menopang 40 % migas nasional dengan 28 Blok Migas dalam tahap eksplorasi. Salah satunya adalah Blok Brantas, yang memiliki 49 sumur yang tersebar di 3 Kabupaten Jawa Timur (Sidoarjo 43 sumur, 4 sumur di Mojokerto dan 2 sumur di Pasuruan).
Klaim bahwa migas adalah tulang punggung perekonomian nasional terus didengungkan. Benarkah itu? Jika ditelusuri, misal Kabupaten Sidoarjo sebagai pemilik 43 dari 49 sumur di Blok Brantas, pada tahun 2004, Konsep Dana Bagi Hasil Gas Alam yang disusun Ditjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI untuk Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa pendapatan kotor Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 527.919.084.000 ; namun pembebanan biaya (cost recovery) dan FTP (First Transfer Petroleum / Transfer Gas Pertama) oleh KPS (kontrak Production Sharing), BP Migas dan Pemerintah Pusat juga mencapai angka sama. Artinya, setelah disunat dengan berbagai biaya, pendapatan bersih Kabupaten Sidoarjo dari sektor migas sama dengan Rp 0. Rupanya klaim tulang punggung perekomian tersebut hanya sebatas lelucon Pemerintah dengan para pemegang saham Blok Migas, karena tidak ada sepeser pun yang didapatkan oleh masyarakat Sidoarjo sebagai sumber pembiayaan kepentingan publik. Seharusnya melalui pendapatan daerah, pembangunan yang memberikan dampak kesejahteraan dan jaminan keselamatan bagi rakyat dapat dilaksanakan.
walhijatim.blogspot.com
Klaim bahwa migas adalah tulang punggung perekonomian nasional terus didengungkan. Benarkah itu? Jika ditelusuri, misal Kabupaten Sidoarjo sebagai pemilik 43 dari 49 sumur di Blok Brantas, pada tahun 2004, Konsep Dana Bagi Hasil Gas Alam yang disusun Ditjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI untuk Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa pendapatan kotor Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 527.919.084.000 ; namun pembebanan biaya (cost recovery) dan FTP (First Transfer Petroleum / Transfer Gas Pertama) oleh KPS (kontrak Production Sharing), BP Migas dan Pemerintah Pusat juga mencapai angka sama. Artinya, setelah disunat dengan berbagai biaya, pendapatan bersih Kabupaten Sidoarjo dari sektor migas sama dengan Rp 0. Rupanya klaim tulang punggung perekomian tersebut hanya sebatas lelucon Pemerintah dengan para pemegang saham Blok Migas, karena tidak ada sepeser pun yang didapatkan oleh masyarakat Sidoarjo sebagai sumber pembiayaan kepentingan publik. Seharusnya melalui pendapatan daerah, pembangunan yang memberikan dampak kesejahteraan dan jaminan keselamatan bagi rakyat dapat dilaksanakan.
walhijatim.blogspot.com
No comments:
Post a Comment